SELAMAT DATANG di Situs Resmi Bagian Humas Sekretariat Daerah - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Focus Group Discussion BPJS Kabupaten Natuna

Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja khususnya, masyarakat pada umumnya didaerah merupakan salah satu fungsi dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dalam rangka Pelaksanaan Program Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), diperlukan suatu pedoman bagi pemerintah daerah dan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu mengakomodir berbagai kondisi kerja bagi segenap tenaga kerja daerah.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Natuna, Drs.H. Abdullah M.Si saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) BPJS Kabupaten Natuna, di Aula Natuna Hotel, Ranai Darat, selasa (22/08) pagi.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang, Jefri Iswanto, menyampaikan bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Program Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh PT Taspen hanya ditunjukkan untuk ASN, dalam hal ini adalah CPNS, PNS dan PPPK.
Berdasarkan point diatas maka pegawai honorer daerah yang tidak termasuk dalam golongan ASN pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tidak termasuk dalam cakupan peserta PT Taspen sebagaimana diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2015 sehingga penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai honorer daerah masuk dalam ruang lingkup peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Adapun tujuan BPJS Ketenagakerjaan tidak lain adalah mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya.
Beliau juga menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan segera menyiapkan RPP tentang pengalihan PT. Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2029 mendatang sebagaimana amanat UU Nomor 24 / 2011 Pasal 57 ayat f dan Pasal 65 ayat 2.
Hadir pada kesempatan tersebut FKPD, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ranai dan pimpinan OPD seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Perwakilan Satpol PP, Bagian Hukum Setda Kabupaten Natuna dan beberapa instansi terkait.
(Humas_P/Sri, Diana)
photo : eki
RILIS PERS, Nomor : 413 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2017