SELAMAT DATANG di Situs Resmi Bagian Humas Sekretariat Daerah - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan Di KabupatenNatuna

Kebijakan Pemerintah untuk memberikan jaminan social kepada seluruh masyarakat telah ditetap kan melalui amanat Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bagi memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat, diantaranya pada bidang ketenagakerjaan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna juga telah menetapkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa seluruh aparatur pemerintahan bidang Pelayanan, terutama medis dan paramedic serta para tenaga pengajar yang berstatus Non PNS, diwajibkan untuk ikut keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah, Wan Siswandi ketika membuka Forum Group Discussion Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan, yang dihadiri oleh Kepala BPJS Tanjungpinang beserta jajarannya, beberapa pimpinan OrganisasiPerangkat Daerah dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, bertempat di Hotel Natuna, Ranai, rabu (25/04) siang.

Selanjutnya Wan Siswandi juga menerangkan bahwa Pemerintah Daerah akan terus memberikan dukungan Kepada BPJS Ketenagakerjaan yang berencana untuk memperluas cakupan peserta, baik melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dengan penetapan kebijakan bagi badan usaha konstruksi yang diwajibkan mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai anggota BPJS dan kepada Kepala Desa dan Anggota BPD bagi memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas kedinasan.

Namun Wan Siswandi mengatakan pula bahwa selama ini sering ditemui dilapangan dimana peserta BPJS mengklaim mengalami perlakuan yang berbeda dengan pasien umum khususnya pada pos pelayanan tingkat lanjutan seperti Rumah Sakit.

Hal ini harus menjadi perhatian dan evaluasi bersama baik berupa efisiensi birokrasi maupun efektifitas pelayanan, mengingat ribuan anggota BPJS sudah memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dan bagi jaminan social tersebut dan berharap mendapatkan haknya berupa pelayanan yang memadai, sehingga kedepan BPJS mampu memperoleh kepercayaan dari masyarakat, khususnya para tenaga kerja daerah.

Kepala BPJS Tanjung Pinang, Rini Suryani menyampaikan bahwa BPJS ketenagakerjaan ini wajib diikuti semua masyarakat yang sudah bekerja baik di perusahaan sektor informal maupun pada instansi pemerintahan sampai pada tingkat desa.

Untuk mendukung terwujudnya Visi danMisi Pemerintah Kabupaten Natuna, yaitu masyarakat Natuna yang cerdas dan mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan maka diharapkan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dapat mendukung hal tersebut dalam hal memberikan jaminan pelayanan kesehatan terutama ditujukan bagi para aparatur pemerintahan, termasuk yang berstatus honorer.

Pada kesempatan tersebut, Rini juga menyerahkan menyerahkan bantuan kepada ahli waris M Delan Tara berupa Jaminan Kematian sebesar Rp. 24.000.000 dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 8.843.160. ( Humas _ P/ Jessy, Diana &sri/ photo : rizal)

RILIS PERS, Nomor : 646 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2018