SELAMAT DATANG di Situs Resmi Bagian Humas Sekretariat Daerah - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Temu Ramah dan Diskusi Tim Pengawasan Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Natuna, Tahun 2017

Temu Ramah dan Diskusi kali ini merupakan upaya sinkronisasi dan pembenahan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diprogramkan oleh Pemerintah, dengan harapan kedepan pengelolaannya dapat lebih dipahami serta pada penerapannya tidak menyalahi aturan, tepat sasaaran dan efektif bagi percepatan pembangunan desa.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. A. Hamid Rizal,M.Si dalam sambutannya ketika membuka kegiatan Temu Ramah dan Diskusi Tim Pengawasan Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau di kabupaten Natuna tahun 2017 yang dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Kepala Dinas terkait, Camat, Kepala Desa dan anggota BPD se-Kabupaten Natuna, Selasa (15/08) pagi di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai-Ranai.
Beliau juga mengharapkan kepada segenap camat agar dapat berperan sebagai koordinator, pengawasan dan pendukung implementasi pembangunan desa. Hal ini menjadi penting mengingat pelaksanaan pembangunan terkait pengelolaan anggaran selalu menjadi sorotan lembaga penegak hukum. Oleh karenanya penyerapan dan pengelolaan anggaran harus selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Sardison.M.TP menyampaiakan paparannya bahwa diterbitkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana dan SK Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2017 merupakan bentuk Pembinaan dan Pengawasan serta pengendalian dana desa agar penggunaan sesuai dengan Regulasi yang ditetapkan.
Mengingat pentingnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan anggaran desa, dirasa penting untuk membentuk Tim Kepanitiaan Khusus dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa yang diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan bagi merumuskan saran-saran kebijakan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa.
(Humas_P/Diana, Jasifah)
photo : endik

RILIS PERS, Nomor : 397 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2017