SELAMAT DATANG di Situs Resmi Bagian Humas Sekretariat Daerah - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

PPID harus Mampu Mengemas informasi yang transparan sebagai Wujud Penerapan Keterbukaan Informasi Publik

Sekretaris Daerah Wan Siswandi, S.Sos, M.Si membuka acara pengenalan Teknologi Informasi Komunikasi dan Pemantapan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten Natuna, dihadiri oleh beberapa pimpinan OPD dan Camat,  bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna,  Kamis (9/08) Siang.

Dalam sambutannya Siswandi menyampaikan bahwa saat ini telah dibangun jaringan Palapa Ring di wilayah Natuna, Anambas dan Singkawang dengan harapan jaringan internet dapat mendukung pemanfaatan Teknologi Informasi yang lebih optimal bagi membuka tabir isolasi informasi diwilayah perbatasan.

Namun yang terjadi saat ini, media massa cenderung sering dijadikan media untuk koreksi dan penyebaran opini yang bersifat kurang sehat, terkait pembangunan, figur pemimpin serta dinamika kejadian terkini baik skala nasional maupun internasional.

Menurut Siswandi, kemajuan teknologi informasi hendaknya dapat dimanfaatkan secara sehat, melalui penyampaian koreksi yang bersifat membangun serta upaya memperkaya khazanah pribadi melalui wawasan maupun informasi yang bermanfaat.

Selanjutnya ditambahkan pula bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hendaknya pejabat negara dapat berperan secara proporsional, menjadi suara terhadap pelaksanaan dan progres pembangunan serta turut melibatkan masyarakat dalam ruang publik yang bersifat resmi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik

Oleh karenanya, melalui peran PPID yang berada disetiap OPD, seluruh pejabat yang mendapatkan peran tersebut dapat menjalankan fungsinya secara ideal dalam menyampaikan, menyajikan informasi publik secara berimbang, sehat dan santun sebagai upaya membangun citra pemerintah daerah serta dalam upaya merealisasikan amanah rakyat yang diemban.

Selanjutnya Kepala Balai Besar Pengembangan SDM Penelitian Kominfo, Drs. Irbar Samekto, M.Si menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah undang-undang Nomor 14 tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional.

Irbar menjelaskan bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sedangkan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting dalam mewujudkan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Oleh karenanya, seluruh PPID harus benar-benar memahami pentingnya tugas ini sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan. ( Humas _ Pro / Jasipah)

#photo : sofian

RILIS PERS, Nomor : 673 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2018