SELAMAT DATANG di Situs Resmi Bagian Humas Sekretariat Daerah - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Workshop peningkatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Natuna Dalam Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri

Selama ini telah terjalin hubungan dagang komoditi perikanan antara masyarakat Kabupaten Natuna dengan pengusaha yang berasal dari Tiongkok. Namun disadari bahwa proses perdagangan tersebut sedikit menyalahi aturan perdagangan lintas Negara sehingga menyebabkan pendapatan Negara baik ditingkat pusat dan daerah tidak dapat diambil (berupa pajak) serta jaminan legalitas dan berbagai aturan terkait.

Untuk itu diharapkan kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Luar Negeri maupun berbagai kementerian dan lembaga terkait agar dapat mendukung hal tersebut melalui regulasi dan pemenuhan infrastruktur exite/entry point, sehingga kedepan proses perdagangan tersebut lebih aman dan sesuai standar pelayanan serta regulasi yang ada.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si dalam acara Workshop Peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Natuna Dalam Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri, Rabu (26/04) pagi di Gedung Sri -Serindit Ranai.

Permasalahan lain yang masih dirasa menjadi hambatan dalam upaya percepatan pembangunan daerah, salah satunya adalah jaringan komunikasi internet dan seluler sebagai pintu gerbang informasi yang saat ini sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Pada kesempatan tersebut Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, Fikry Cassidy menyampaikan bahwa selain pembangunan daerah dan desa yang menjadi salah satu prioritas program Presidan Joko Widodo, hal yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melindungi segenap rakyat melalui penciptaan rasa aman sekaligus pengamanan batas Negara dan kedaulatan serta memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama Global dan Regional.

Sementara itu, pengembangan fenomena yang terjadi di laut Cina Selatan diperkirakan masih akan berlanjut karena Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih menolak Keputusan dari Permanent Court of Arbitration (PCA).
Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalan konflik di Laut Cina Selatan, salah satu upaya untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia dapat dimulai melalui penguatan kawasan perbatasan dan Laut Cina Selatan. dalam hal ini, perhatian secara khusus ditunjukkan pada Kabupaten Natuna sebagai wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Memperhatikan situasi politik yang berkembang dikawasan ini, sudah seharusnya Kabupaten Natuna memiliki elemen keamanan dan ketahanan yang kuat. namun Infrastruktur Keamanan dan Ketahanan yang ada masih sangat terbatas dan perlu dikembangkan lebih lanjut.

Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Camat dan tokoh masyarakat dengan melibatkan narasumber dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
(Humas_P/Diana, Sri)

RILIS PERS, NOMOR : 299 /IP/HUMAS/2017